Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :

a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer

b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang

c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara

Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara

Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.

Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Jumat, 03 Juli 2015 Waktu: 04:40

 Dana Aspirasi DPR Munculkan Polemik di Berbagai Kalangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mengungkapkan Pemerintah sulit mengakomodasi usulan DPR tersebut dalam rancangan APBN 2016.

Keputusan DPR yang menyetujui pembagian anggaran dana aspirasi sebesar Rp 20 Milyar per anggota setiap tahun, terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo, didesak untuk menolak permintaan dana aspirasi dari DPR itu yang jika ditotal mencapai kurang lebih Rp 11,2 trilyun rupiah per tahun.

Peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center Roy Salam di Jakarta Selasa (30/6) mengatakan, penolakan Pemerintah tidak cukup hanya disampaikan oleh para menterinya, namun harus disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada publik.

"Hari ini memang kita baru bisa melihat statemen. Tapi statemen oleh Jokowi lewat Menteri Sekretariat Negara bahwa Jokowi tidak setuju soal dana aspirasi. Yang dibutuhkan publiK adalah, Jokowi bisa menyampaikan sendiri. Agar, publik bisa melihat bahwa Presiden hari ini yang katanya Presiden rakyat, itu bisa menyatakan dengan tegas tidak setuju dana aspirasi," kata Roy Salam.

Menurut Roy Salam, Presiden harus berani menolak keinginan DPR tersebut, sebab dana aspirasi DPR bisa berpotensi memunculkan broker anggaran di DPR. Karena DPR belum mengatur mekanisme verifikasi dan pengawasan program dana aspirasi tersebut.

Sikap Presiden yang tidak setuju, harus diwujudkan dengan tidak memasukkan usulan DPR tersebut ke dalam nota keuangan rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara/APBN 2016, yang akan diajukan bulan Juli nanti.

Penolakan terhadap permintaan adanya dana aspirasi dari para wakil rakyat di DPR, ternyata bukan hanya muncul dari masyarakat sipil, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga ikut bicara terkait masalah ini. Ahok menilai, keberadaan alokasi anggaran ini membuat fungsi DPR bergeser.

Dana Aspirasi DPR Munculkan Polemik di Berbagai Kalangan

Menurutnya DPR seharusnya berfungsi sebagai penganggaran dan pengawasan, dan bukan ikut mengeksekusi anggaran pemerintah yang ada. Ahok menjelaskan, proses penganggaran pembangunan yang nantinya akan dimasukan dalam rancangan APBN 2016, seharusnya diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan/musrenbang, yang menyampaikan aspirasinya di tiap daerah terkait dengan program pembangunan daerah.

"Lucu aja, ga sesuai dengan aturan. Ngapain sih DPR pegang duit ? Kan dia kan cuma legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ngapain juga harus jadi eksekutor nentuin mau beli apa ? Nanti fungsi musrenbang jadi kacau balau dong. Kalau saya sih ga setuju. Aneh aja," kata Ahok.

Setelah tujuh fraksi DPR mendukung dana aspirasi masuk dalam RAPBN 2016, pemerintah mengisyaratkan untuk menolak usulan tersebut. Selain dianggap rawan penyelewengan, usulan dana yang dikemas dalam program pembangunan daerah pemilihan ini dianggap tidak sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mengungkapkan Pemerintah sulit mengakomodasi usulan DPR tersebut dalam rancangan APBN 2016. Menurut Adrinof, dana sebesar Rp 11,2 trilyun itu akan berimplikasi pada arah pembangunan nasional.

"Mulai dari Musrenbang paling bawah, desa kelurahan, kabupaten kota, provinsi, lalu musrenbang nasional. Nah itu adalah proses yang sudah juga menampung aspirasi masyarakat. Kemudian berdasarkan itulah disusun prioritas dan arah pembangunan. Nah kalau kemudian muncul usulan dari DPR dan usulan itu mengubah arah pembangunan, itulah yang saya katakan tidak sejalan dengan undang-undang," kata Adrinof Chaniago.

http://news.detik.com/berita/2958428/jk-dpr-boleh-sampaikan-aspirasi-ke-pemerintah-tapi-bukan-dana-aspirasi
http://news.detik.com/berita/2957532/ltigtwalk-outltigt-dari-paripurna-nasdem-program-dana-aspirasi-dpr-bahaya
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/01/078679938/dpr-gelar-paripurna-pembacaan-dana-aspirasi
http://seknasfitra.org/pressrelease/10-alasan-menolak-84-trilyun-dana-aspirasi-suburkan-calo-anggaran-dan-kesenjangan-daerah/
http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/06/150616_forum_dana_dpr


Rencana tentang penganggaran dana aspirasi sebesar 11 trilyun pada APBN 2016 banyak menuai penolakan. Rakyat meragukan usulan tersebut jika dilihat dari kinerja para wakil rakyatnya. Pasalnya, usulan DPR tersebut dinilai akan menjadi "celah" sebagai "pemalakan legal" terhadap uang rakyat. Meskipun usulan tersebut disetujui oleh beberapa fraksi di DPR, banyak pula fraksi yang menolak tentang usulan tersebut.

Para anggota dewan pun mulai geram karena usulannya banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Para anggota dewan seharusnya hanya sebagai penampung aspirasi dari rakyat untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, lalu aspirsi tersebut disampaikan kepada pemerintah agar dilaksanakan mpemerataan pembangunan di setiap daerah, bukan malah menjadi "eksekutor" dengan memegang uang negara. Biarkan mekanisme yang sudah dibuat, berjalan dengan semestinya.

Masyarakat pun terus mendesak presiden untuk menolak usulan dana aspirasi tersebut. Jika pemerintah menyetujui, maka nantinya setiap anggota DPR akan mendapat jatah “pengelolaan” dana hingga Rp20 miliar per anggota. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, maka anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp11 triliun, setara dengan dana yang diperlukan untuk membangun lebih dari 30.000 sekolah.

Alangkah lebih baiknya pemerintah menolak usulan dana aspirasi tersebut dan mengalihkannya pada program lain yang lebih pro rakyat dan bisa memeratakan pembangunan di setiap pelosok negeri ini, ketimbang menghamburkan uang negara untuk para anggota dewan yang tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah mereka punya.


sumber:
http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
www.google.co.id/searching-pengertianstrategi

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan Nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsistensi dan berkelanjutan.


A. Latar Belakang

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi NKRI, seperti Agresi Militer Belanda, Gerakan Separatis dan lain-lain. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan Bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia. Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hal itu menunjukan Bangsa Indonesia memiliki keuletan dan kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat mengahadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasan belaka dan kesemuanya ditunjukan untuk menjaga ketertiban semua masyarakat Indonesia. Negara Indonesia mempunyai UUD 1945 sebagai konstitusinya, dimana sistem pemerintahan negara tertuang di dalamnya, sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil.

Untuk itu Bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.


B. Tujuan Nasional

Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran ketahanan nasional, karena suatu organisasi dalam proses kegiatan untukmencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi siap menghadapi. Semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan negara.

Oleh karena itu, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun ketahan nasional secara bottom up approach melalui pembinaan tingkat ketahanan, dari mulai ketahanan nasional, ketahanan daerah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga dan ketahanan pribadi. Dengan pembangunan ketahanan nasional melalui pendekatan dari bawah maka diharapkan dapat tercapai kondisi keamanan nasional yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dan sekaligus pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.


C. Falsafah Ketahanan Nasional

Falsafah juga menjadi pokok pikiran, hal ini tampak dari makna falsafah dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

• Alenia pertama menyebutkan:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"
maknanya: Kemerdekan adalah hak Asasi Manusia.

• Alenia kedua menyebutkan:

"Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"
maknanya: Adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita)

• Alenia ketiga menyebutkan:

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"
maknanya: Bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.

• Alenia keempat menyebutkan:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susuna Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaa dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"


D. Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

macam-macam ideologi di dunia:

1. Ideologi Pancasila
2. Ideologi Fasisme
3. Ideologi Komunis
4. Ideologi Liberalis
5. Ideologi Agama
6. Ideologi Kapitalis
7. dan lain-lain

sumber:

https://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia/

http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi.html

https://adityaramadhanim.wordpress.com/2013/05/06/ketahanan-nasional-latar-belakang-tujuan-nasional-falsafah-ideologi-negara/

Hassan Wirajuda: Poros Maritim Minim Wawasan Nusantara

Sabtu, 28 Februari 2015 | 21:20

      

Menko Polhukam RI, Tedjo Edhy Purdijatno memberikan keterangan kepada jurnalis di saat acara Seminar Kemaritiman TNI AL di gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12). (Suara Pembaruan/Carlos)

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI 2001-2009 Hassan Wirajuda mengatakan kebijakan poros maritim kurang memiliki roh Wawasan Nusantara, seperti yang dikonsepsikan Mochtar Kusumaatmadja.

"Kebijakan maritim masih banyak menekankan pada sisi teknis dan fungsional, seperti terefleksikan dalam UU Kelautan," katanya dalam acara peluncuran buku biografi Mochtar Kusumaatmadja berjudul Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmadja di Jakarta, Sabtu (28/2).

Hassan juga memprihatinkan tentang jumlah sumber daya intelektual di bidang maritim dan infrastruktur laut dan darat. "Belum memadai, dan belum tentu cukup. Kewajiban generasi penerus untuk memperhatikan hal tersebut," katanya.

Hassan berpendapat bahwa poros maritim harus secara cerdas dihubungkan dengan konsep lain yang berkembang di luar, seperti di Tiongkok. "Di Tiongkok terdapat dua konsep, yaitu jalur sutra maritim dan konsep pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok, ASEAN, sampai ke India," katanya.

"Dimensi infrastruktur maritim tidak lalu tampak di sana, kita bisa menghubungkannya dengan rancangan infrastruktur poros maritim kita melalui kerja sama," ucap Hassan.

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 merupakan deklarasi yang memuat konsep mengenai prinsip negara kepulauan. Mochtar Kusumaatmadja menjadi konseptor dalam deklarasi yang kemudian terkenal sebagai Wawasan Nusantara tersebut. Mochtar Kusumaatmadja kemudian memimpin perjuangan selama 25 tahun pada Konferensi Hukum Laut di PBB untuk diakuinya konsep tersebut oleh dunia internasional.

Pengakuan prinsip negara kepulauan tersebut pada 1982 menyebabkan luas laut Indonesia meluas dari sekitar dua juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi.

Opini Saya"

Saya setuju dengan pendapat bapak Hasan Wirajuda. Harusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan wawasan nusantara di poros maritim, tidak hanya dengan mengeluarkan UU kelautan saja, tetapi juga dengan melengkapi infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah juga bisa merekrut pemuda sekitar untuk mendalami wawsan nusantara tentang kemaritiman agar pemuda sekitar tidak dibodohi lagi oleh negara tetangga sehingga bisa menjaga Keutuhan NKRI!!!

sumber:

http://www.beritasatu.com/nusantara/253128-hassan-wirajuda-poros-maritim-minim-wawasan-nusantara.html

Wawasan Nusantara

A. Wawasan Nasional suatu Bangsa

Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangskutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa yang telah bernegara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggrakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah jati diri bangsa.

Kata "wawasan" memiliki arti melihat atau memandang, dengan demikian yang dimaksud dengan wawasan nasional adalah, cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional dan global.

B. Paham Kekuasaan

Paham kekuasaan yang kita kenal selama ini memberikan suatu impuls untuk menciptakan suatu formula pengaturan kenegaraan yang sejatinya membutuhkan koreksi di berbagai sisi. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, dibutuhkan landasan teori yang dapat mendukung perumusan wawasan nasional. Teori-teori menurut para ahli yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

1. Paham Machiavelli (Abad 17)Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan judul "The Prince", Machiavelli memberikan sebuah pesan agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim politik adu domba (devide et impera) adalah sah. Dan ketiga, dalam dunia politik yang kuat pasti bertahan dan menang.
2. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad 18)Napoleon berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingin oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara sekitar Perancis
3. Paham Jenderal Clausewitz (Abad 18)Dalam bukunya yang berjudu "VomKriege" (Tentara Perang), peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang dunia 1 dengan kekalahan di pihak Rusia atau kekaisaran Jerman.
4. Paham Lenin (Abad 19)Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz, menurutnya perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Lenin perang atau pertumpahan darah diseluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomunikasikan seluruh bangsa di dunia.

C. Teori Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Arti geopolitik secara harfiah adalah "geo" berasal dari geografi dan "politik" artinya pemerintahan, jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi maupun konfigurasi geografinya. Berikut beberapa teori geopoltik menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Friedrich Ratzel(1844-1904) dengan Teori Space. Ia menyatakan "bangsa berbudaya kan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah primitif bangsa". Pendapat ini di konfirmasi oleh Rudolf Kjellen(1864-1922) dengan Teori Kekuatan, yang menyatakan bahwa "negara adalah entitas politik secara keseluruhan serta unit biologis dengan kecerdasan".
2. Karl Haushofer(1869-1946) dengan Teori Pan Region, ditemukan dasarnya dunia dapat dibagi menjadi empat wilayah benua (wilayah pan) dan dipimpin oleh negara unggul. Isi Teori Pan daerah adalah "Lebensraum (ruang hidup) yang cukup. Autarki(swasembada)".
3. Sir Halford Mackinder(1861-1947) dengan Teori Daerah Jantung(Heartland). Teori ini menyatakan bahwa "siapapun yang mengendalikan Heartland maka dia akan memerintah pulau dunia". Heartland(Heart of the Earth) adalah sebutan  untuk wilayah Asia Tengah, sementara wilayah Timur Pulau Dunia Tengah. Kedua, mengacu pada daerah ini adalah penting wilayah dunia minyak dan gas.
4. Sir Walter Raleigh(1554-1618) dan Alfred T. Mahan(1840-1914) dengan Teori Kekuatan Maritim. isi teori adalah "siapa yang menguasai laut akan mendominasi perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia".
5. Giulio Douhet(1869-1930) dan William Mitchell(1879-1936) dengan Teori Kekuatan di Air mengatakan "Angkatan Udara mampu beroperasi sampai ke garis belakang lawan dan kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara".

D. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

Paham keuasaan bangsa Indonesia adalah ajaran wawasan nasional Indonesia yang menyatakan bahwa, idologi digunakan sebagai landasan idil ditentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

Geopolitik Indonesia adalah pemahaman yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham Negara Kepulauan, yaitu, paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Menurut paham Indonesia laut adalah "penghubung" sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai "Tanah Air" dan disebut negara kepulauan.


sumber:

https://ntanrahmah.wordpress.com/2014/04/18/wawasan-nusantara/

http://ahmadpradipta.blogspot.com/2015/04/wawasan-nusantara.html

http://www.dosenpendidikan.com/10-pengertian-geopolitik-menurut-para-ahli

Pentingnya Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat dan Pengajar

Minggu, 22 Maret 2015 - 06:11

Pentingnya Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat Dan Pengajar

Anggota Komisi VII DPR Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah, Andriyanto Johan Syah dari fraksi PAN

Batang - Anggota Komisi VII DPR Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah, Andriyanto Johan Syah dari fraksi PAN mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Dapilnya dihadapan para petani, peternak, guru2 tk dan sd desa Blado Kecamatan Blado kab.batang.

Andriyanto menjelaskan, Salah satu solusi menjawab krisis moral yang terjadi di Indonesia adalah melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memperkokoh karakter bangsa dimana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab, dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar.

" Bahwa 4 pilar itu sangat penting diterapkan dikehidupan kita" Ucapnya dalam sarasehan yang degelar di Desa Blado (19/3).

Memahami empat pilar kebangsaan maka masyarakat dan pengajar harus memahami pendekatan untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"melihat ancaman terhadap keutuhan NKRI kian besar, masyarakat harus terus ditanamkan dan diperkuat ideologi pancasilanya." Katanya. 

Lebih lanjut Andriyanto, berharap dengan program seperti ini, penerapan 4 pilar dimasyarakat bisa efektif. Agar pemahaman di kalangan masyarakat dan pengajar bisa sejalan dengan kebutuhan bangsa ini. (amd)

Opini saya :

 Saya setuju dengan tindakan bapak Andriyanto. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan sangat lah penting ditanamkan sejak usia dini, dari tk misalnya. Jika sedari kecil sudah ditanamkan empat pilar tersebut, InsyaAllah generasi muda penerus bangsa bisa meneruskan cita-cita para pendahulunya untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Namun bagaimana dengan anak-anak atau orang-orang yang tidak bisa merasakan pendidikan kewarganegaraan di bangku sekolah? peran guru di sekolah bisa digantikan dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tentang betapa petingnya pendidkan kewarganegaraan. dengan begitu meeka tetap bisa mengetahui pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pemerintah juga harus belajar lagi, menjadi contoh yang baik untuk para generasi muda. Jangan berharap generasi muda saat ini akan bisa mendalami 4 pilar penting itu, jika pemerintah terutama anggota dewan yang terhormat pun masih belum bisa berpegang teguh pada empat pilar tersebut. Untuk itu, marilah kita sama-sama kembali mendalami empat pilar kebangsaan tersebut, agar bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih lebih dan lebioh baik lagi. Aamiin.

sumber :

http://www.indopos.co.id/2015/03/pentingnya-sosialisasi-4-pilar-kebangsaan-bagi-masyarakat-dan-pengajar.html

Pendidikan Kewarganegaraan

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

     Latar belakang diadakannya pendidikan kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang laur biasa. Seperti yang kita ketahui, setiap bangsa memiliki sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu, dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, nilai-nilai tersebut kian lama semakin menghilang dari diri seseorang didalam suatu bangsa, oleh sebab itu perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap individu, agar setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
     Pada hakekatnya pendidikan merupakan upaya sadari dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi berikutnya. Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar yang ditempuh secara sistematis untuk mengenalkan, menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air nerdasarkan pancasila, demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.


 B. Landasan Hukum

     1. UUD 1945
         a.  Pembukaan UUD 1945, alenia kedua dan keempat
         b. Pasal 27 ayat 1
         c. Pasal 27 ayat 3
         d. Pasal 30 ayat 1
         e. Pasal 31 ayat 1
     2. UU Nomor 20 Tahun  2003
     3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006


C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

     Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bebudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat secara jasmani dan rohani. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik.
     Berdasarkan keputusan Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006, Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan sebagai visa, misi dan kompetensi sebagai berikut. Visa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaran program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nila-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral


D. Pengertian Bangsa dan Negara

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Bangsa" adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri atau bisa saja diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi.
     Sementara pengertian "Negara" adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan beberapa kelompok manusia tersebut.

• Definisi Bangsa Menurut Beberapa Ahli

          1. Ernest Renan (Perancis)
              "Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi  dari dua hal yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan rakyat yang kemudian harus memiliki kemauan untuk hidup menjadi satu"
           2. Otto Baurer (Jerman)
               "Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib"
           3. Ben Anderson
               "Bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat"

• Unsur-unsur Bangsa

          1. Cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan
          2. Persamaan nasib sepenanggunan
          3. Karakter yang sama
          4. Adat istiadat atau budaya yang sama
          5. Satu kesatuan wilayah

• Teori Tentang Pengertian dan Terbentuknya Suatu Negara

          1. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)
              kondisi alam --> berkembang manusia --> tumbuh negara
          2. Teori Ketuhanan
              Suatu negara ada karena takdir dari Tuhan
          3. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)
              Manusia menghadapi kondisi alam dan timbulah kekerasan, manusia akan musnah bila tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
          4. Kranenburg
              Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.
          5. G. Pringgodogdo, SH
              Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan atau unsur-unsur, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.


E. Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Hak Warga Negara Indonesia

1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2)
2. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya (pasal 28A)
3. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1)
4. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2)
5. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28C ayat 1)
6. Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 28C ayat 2)
7. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28D ayat 1)
8. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2)
9. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)
10. Setiap orang berhak atas stastus kewarganegaraannya (pasal 28D ayat 4)
11. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28E ayat 2)
12. Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3)
13. setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F)
14. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G ayat 1)
15. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28G ayat 2)
16. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)
17. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus unutk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)
18. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)
19. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (pasal 28H ayat 4)
20. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2)
21. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat1)
22. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
23. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1) 

• Kewajiban Warga Negara Indonesia

1.  Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)
2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat 1)
3. Didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 28J ayat 2)
4. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)

Dengan adanya pemahaman hak dan kewajiban ini, diharapkan warga negara Indonesia tidak akan mengalami pertentangan terhadap sesama. Disamping itu warga negara juga bukan hanya menuntut haknya saja, melainkan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sebagai mana pernyatannya John F Kennedy bahwa "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu sudah berikan kepada negaramu"

                                            

 

sumber :

https://yunitapratiwidotme.wordpress.com/2013/05/28/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan-4/

https://guildanjing.wordpress.com/2013/03/13/latar-belakang-landasan-hukum-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan/

https://intanjulianaa.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-bangsa-dan-negara/

http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/fokus/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/